Ilustrasi dengan GIMP

Ilmu, ulama, dan tanggung jawab moral dalam menjaga tatanan kenegaraan menurut perspektif Islam.

Ada satu persoalan mendasar yang kerap luput ketika kita membicarakan kemunduran suatu bangsa: bukan hanya bagaimana kualitas pemimpinnya, tetapi juga bagaimana sikap orang-orang berilmu ketika kekuasaan menjalankan kebijakan yang menyimpang dari keadilan.

Sebab, kerusakan tatanan kenegaraan tidak selalu bermula dari pemimpin yang buruk. Dalam perspektif moral dan sejarah, pembiaran terhadap ketidakadilan juga dapat memperbesar kerusakan. Terlebih ketika mereka yang memiliki pengetahuan, otoritas keilmuan, dan pengaruh moral justru memilih diam.

Dalam tradisi Islam, persoalan ini bukan perkara baru. Hubungan antara ulama dan umaro (pemegang kekuasaan) telah lama menjadi bagian penting dalam pembahasan kepemimpinan, tanggung jawab sosial, serta kewajiban menegakkan kebenaran.

Islam tidak menempatkan ilmu hanya sebagai simbol kesalehan pribadi. Ilmu juga membawa tanggung jawab sosial. Orang yang mengetahui kebenaran memiliki kewajiban moral untuk menyampaikannya, terutama ketika kepentingan masyarakat dan keadilan berada dalam ancaman.

Menyampaikan Kebenaran di Hadapan Penguasa

Salah satu landasan paling kuat mengenai tanggung jawab moral terhadap kekuasaan terdapat dalam hadis Rasulullah SAW,

"Jihad yang paling utama adalah menyampaikan perkataan yang adil di hadapan penguasa yang zalim."

Hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri ini tercantum dalam Sunan Abu Dawud nomor 4344 dan Sunan Ibnu Majah nomor 4011. Riwayat tersebut juga dikenal dalam Sunan At-Tirmidzi nomor 2174. 

Pesan hadis ini sangat penting. Rasulullah SAW memberikan kedudukan mulia kepada keberanian menyampaikan kebenaran di hadapan kekuasaan yang tidak adil.

Artinya, kedekatan dengan penguasa bukan alasan untuk kehilangan keberanian moral. Sebaliknya, semakin besar pengaruh seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk mengingatkan ketika kekuasaan berjalan menjauh dari keadilan.

Di sinilah peran ulama dan kaum intelektual menemukan relevansinya. Mereka tidak harus menjadi oposisi politik, tetapi tidak boleh pula berubah menjadi pembenar setiap keputusan penguasa.

Nasihat kepada pemimpin merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan dan sosial. Nasihat itu dapat disampaikan melalui pengajaran, tulisan, dialog, kritik kebijakan, maupun pernyataan terbuka yang didasarkan pada pengetahuan dan fakta.

Amar Makruf Nahi Mungkar: Kewajiban yang Tidak Boleh Hilang

Landasan berikutnya terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 49. Rasulullah SAW bersabda,

"Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman."

Hadis ini menjelaskan tingkatan tanggung jawab seorang Muslim dalam menghadapi kemungkaran sesuai kemampuan dan kewenangannya.

Dalam konteks kehidupan bernegara, pesan tersebut dapat menjadi landasan moral bagi masyarakat, termasuk ulama, akademisi, cendekiawan, dan tokoh masyarakat untuk tidak membiarkan ketidakadilan tanpa sikap.

Tentu, mengingatkan penguasa bukan berarti membenarkan tindakan tanpa pertimbangan. Kritik harus berdiri di atas ilmu, bukti, kebijaksanaan, dan tujuan memperbaiki keadaan. Jangan sampai niat mencegah kemungkaran justru melahirkan kerusakan yang lebih besar.

Dengan demikian, diam bukan selalu pilihan yang bijaksana. Ada keadaan ketika diam justru berarti membiarkan persoalan yang seharusnya mendapatkan perhatian.

Pelajaran dari Kitab Kepemimpinan Islam

Pembahasan mengenai tanggung jawab kekuasaan juga memiliki akar kuat dalam khazanah pemikiran politik Islam.

Ada beberapa kitab klasik yang relevan untuk memahami hubungan antara pemimpin, ulama, keadilan, dan kepentingan masyarakat.

1. Al-Ahkam as-Sultaniyyah — Imam Al-Mawardi

Kitab ini membahas imamah, pemerintahan, kewenangan pejabat, peradilan, dan pengelolaan urusan publik. Al-Mawardi menempatkan kepemimpinan sebagai tanggung jawab untuk menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia.

Prinsip keadilan, kompetensi, dan amanah menjadi bagian penting dalam pembahasan kepemimpinan. Kekuasaan bukan sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan demi kemaslahatan masyarakat. 

2. As-Siyasah asy-Syar'iyyah — Ibnu Taimiyah

Karya ini membahas pengelolaan kekuasaan berdasarkan prinsip syariat, keadilan, amanah, dan kemaslahatan.

Salah satu pokok pemikirannya adalah pentingnya memberikan amanah kepada orang yang memiliki kapasitas serta menjalankan kewenangan secara adil. Kekuasaan tidak boleh dipisahkan dari pertanggungjawaban moral.

3. Ihya Ulumuddin — Imam Al-Ghazali

Dalam pembahasan mengenai amar makruf nahi mungkar dan hubungan ulama dengan penguasa, Al-Ghazali memberikan perhatian pada tanggung jawab moral orang berilmu.

Ilmu semestinya membentuk keberanian membela kebenaran, bukan sekadar menjadi sarana mendapatkan kedudukan dan penghormatan.

4. Al-Ahkam as-Sultaniyyah — Abu Ya'la Al-Farra

Karya ini juga membahas tata kelola pemerintahan, kewenangan pemimpin, peradilan, dan institusi publik. Pemikirannya memperkaya khazanah tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan dalam kerangka hukum dan tanggung jawab.

Dari khazanah tersebut terlihat bahwa pemikiran kepemimpinan Islam tidak hanya berbicara tentang bagaimana seseorang memperoleh kekuasaan. Lebih jauh, Islam membicarakan bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana keadilan ditegakkan, serta bagaimana kepentingan masyarakat dilindungi.

Ulama Bukan Alat Legitimasi Kekuasaan

Persoalan yang perlu menjadi perhatian adalah ketika hubungan ulama dan penguasa kehilangan keseimbangannya.

Ulama memiliki otoritas keilmuan dan tanggung jawab moral. Sementara umaro memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Keduanya dapat membangun hubungan yang saling menguatkan, tetapi tidak boleh menghilangkan fungsi koreksi.

Penguasa membutuhkan nasihat agar tidak terjebak dalam kekuasaan yang tanpa pengawasan moral. Sebaliknya, ulama membutuhkan keberanian untuk menyampaikan kebenaran tanpa menjadikan kedekatan dengan kekuasaan sebagai ukuran keberhasilan.

Jika ulama hanya menyampaikan hal-hal yang menyenangkan penguasa, sementara persoalan ketidakadilan dibiarkan, masyarakat berisiko kehilangan salah satu sumber pengingat moralnya.

Namun, kritik juga tidak boleh berubah menjadi kebencian, fitnah, atau kepentingan politik yang dibungkus dengan bahasa agama. Kejujuran, tabayun, ketepatan ilmu, dan adab harus tetap menjadi landasan.

Karena itu, keberanian intelektual bukanlah keberanian untuk selalu menyalahkan pemerintah. Keberanian intelektual adalah kesediaan menyampaikan kebenaran, termasuk ketika kebenaran tersebut tidak menyenangkan pihak yang sedang memegang kekuasaan.

Menjaga Negara Membutuhkan Keberanian Moral

Kita perlu memahami bahwa keberlangsungan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan aparat, kelengkapan undang-undang, pembangunan infrastruktur, atau kemampuan ekonomi.

Negara juga membutuhkan kekuatan moral. Di dalamnya terdapat peran agama, pendidikan, kebebasan berpikir, dan keberanian masyarakat sipil untuk mengingatkan pemegang kekuasaan.

Kaum intelektual, ulama, akademisi, dan cendekiawan memiliki posisi strategis dalam menjaga keseimbangan tersebut. Mereka dapat menjadi pengingat ketika kebijakan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, ketika keadilan terabaikan, atau ketika kekuasaan mulai menjauh dari amanahnya.

Sudah waktunya para cendekiawan tidak hanya sibuk membicarakan persoalan keilmuan di ruang akademik dan forum keagamaan. Mereka juga perlu hadir dalam persoalan kebangsaan, memberikan pandangan kritis, serta mengingatkan umaro dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, tanggung jawab orang berilmu tidak berhenti ketika ia berhasil menguasai pengetahuan. Tanggung jawab itu justru semakin besar ketika pengetahuannya dibutuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Pada akhirnya, sebuah negara tidak hanya membutuhkan pemimpin yang mau mendengar nasihat, tetapi juga membutuhkan orang-orang berilmu yang berani menyampaikan nasihat.

Sebab, ketika kekuasaan kehilangan pengingat, sementara kaum intelektual kehilangan keberanian, siapa lagi yang akan menjaga agar keadilan tetap menjadi fondasi kehidupan bernegara?

Penulis: Mr. Bayu Bintoro - Penulis Buku - Jurnalis - Entrepreneur - Seniman NFT -Pegiat Literasi - Politisi

Diupload: Admin